KASATPOL PP BOALEMO BANTAH TUDINGAN JAMUAN MAKAN DENGAN PT. PG: ITU FITNAH, SAYA SIAP TEMPUH JALUR HUKUM

BOALEMO – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Boalemo dengan tegas membantah tudingan Aliansi Massa Aksi yang menyebut dirinya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima jamuan makan dari pihak PT. PG setelah melakukan pemantauan terkait polemik penutupan jalan di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman.

Kasatpol PP menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan merupakan informasi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyampaikannya.

"Saya tegaskan, tidak pernah ada pertemuan maupun jamuan makan dengan pihak PT. PG sebagaimana yang dituduhkan. Informasi tersebut tidak benar. Kalau memang ada yang menyebut kami makan di Rumah Makan Tangkobu, silakan dibuktikan. Bahkan, sumber informasi yang katanya berasal dari masyarakat tersebut juga harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Kasatpol PP.

Ia menjelaskan bahwa kehadirannya di Desa Saripi bersama unsur OPD teknis semata-mata untuk melakukan pendampingan pengamanan terhadap OPD teknis yang ditugaskan oleh pimpinan daerah, khususnya Wakil Bupati Boalemo, dalam rangka memastikan dan mengklarifikasi persoalan penutupan jalan oleh pihak PT. PG.

Menurutnya, pada saat itu dirinya datang secara terpisah dan telah lebih dahulu berada di wilayah Saripi. Setelah menghubungi beberapa OPD yang ditugaskan oleh pimpinan daerah, sekitar pukul 09.00 WITA dirinya langsung mendatangi Kantor Desa Saripi dengan maksud menemui Kepala Desa Saripi.

Namun, setibanya di kantor desa, Kasatpol PP diterima oleh Sekretaris Desa bersama sejumlah perangkat desa. Pada saat bersamaan, utusan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga telah tiba di Kantor Desa Saripi.

Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa Kepala Desa Saripi sedang dalam perjalanan menuju Dinas PUPR untuk menyampaikan laporan terkait polemik penutupan jalan yang menurut pemerintah desa telah berstatus sebagai jalan kabupaten.

Karena perwakilan Pemerintah Daerah, termasuk utusan Dinas PUPR, telah berada di kantor desa, Kepala Desa Saripi kemudian kembali dan bersama-sama menyampaikan laporan serta membahas persoalan penutupan jalan tersebut.

Kasatpol PP menjelaskan bahwa dalam pembahasan itu, pihak pemerintah desa telah menunjukkan gambar dan peta jalan sebagai bahan untuk memperjelas status ruas jalan yang dipersoalkan. Namun, karena pihak utusan PUPR masih perlu melakukan pelaporan dan koordinasi lebih lanjut dengan Kepala Dinas PUPR, dirinya kemudian menyarankan agar Kepala Desa Saripi bersama utusan PUPR menemui Kepala Dinas PUPR untuk mendapatkan penegasan dan pembahasan lebih lanjut mengenai status jalan tersebut.

"Jadi, kehadiran kami di Saripi murni untuk menjalankan tugas dan memastikan persoalan ini ditangani oleh OPD teknis sesuai kewenangannya. Tidak ada agenda lain, apalagi menerima jamuan dari pihak perusahaan," jelasnya.

Lebih lanjut, Kasatpol PP mengungkapkan bahwa setelah pertemuan di Kantor Desa Saripi, dirinya mendapatkan informasi duka bahwa salah satu anggota keluarganya di Limboto telah meninggal dunia.

Atas informasi tersebut, dirinya memutuskan untuk menjemput orang tua dan keluarga di Kecamatan Dulupi agar dapat menghadiri proses pemakaman di Kecamatan Limboto.

"Pada saat itu saya langsung mengurus keperluan keluarga yang sedang berduka. Saya tidak pernah mampir ataupun singgah di Rumah Makan Tangkobu sebagaimana yang diisukan. Karena itu, tudingan bahwa saya menerima jamuan makan dari pihak PT. PG adalah tuduhan yang sangat keliru," ungkapnya.

Kasatpol PP juga menyayangkan apabila persoalan yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi dan pengawasan terhadap pelayanan pemerintahan justru dibangun dengan informasi yang tidak benar serta tuduhan yang dapat merusak kehormatan dan nama baik seseorang.

Ia menegaskan bahwa sebagai pejabat pemerintah, dirinya terbuka terhadap kritik, masukan, maupun pengawasan dari masyarakat. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan bukti, bukan dengan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.

"Silakan mengkritik kinerja saya sebagai Kasatpol PP. Itu hak masyarakat dan merupakan bagian dari kontrol publik. Tetapi jangan membuat tuduhan seolah-olah saya telah melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Jangan mencampuradukkan kritik dengan fitnah," tegasnya.

SIAP TEMPUH JALUR HUKUM

Menutup klarifikasinya, Kasatpol PP menyatakan bahwa tudingan tersebut telah menyangkut kehormatan, harga diri, dan martabat dirinya sebagai pejabat pemerintah.

Oleh karena itu, apabila tuduhan tersebut terus disebarluaskan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dirinya tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ini bukan lagi sekadar persoalan kritik terhadap jabatan, tetapi sudah menyangkut harga diri dan martabat saya sebagai pribadi maupun sebagai pejabat pemerintah. Saya siap menempuh jalur hukum apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan. Siapa pun yang menyampaikan tuduhan harus berani mempertanggungjawabkan pernyataannya," tutupnya.

Kasatpol PP berharap seluruh pihak dapat mengedepankan fakta, objektivitas, dan mekanisme penyelesaian yang baik agar polemik penutupan jalan di Desa Saripi dapat ditangani secara profesional oleh instansi teknis yang berwenang, tanpa membangun opini yang justru memperkeruh keadaan. [HMS-POLPP]